Berita

* Wewenang untuk membantarkan terdakwa dalam proses persidangan ialah hak hakim dan bukan Jaksa Tewasnya tahanan Cabang Kejaksaan Lubuk Pakam di Pancur Batu di Rumah Tahanan Pancur Batu, Kepala Kejatisu, Noor Rachmad menjelaskan bahwa wewenang untuk membantarkan terdakwa dalam proses persidangan ialah hak hakim dan bukan jaksa. “Kasus di Pancurbatu itu domainnya hakim. Karena terdakwa ditahan dalam proses persidangan, keluarga terdakwa salah meminta bantar oleh jaksa. Harusnya diminta ke hakim,” jelas Kajatisu di kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Jumat (10/8). Dikatakan, prosedur dalam membantarkan terdakwa yang sakit harusnya diajukan kepada hakim, setelah itu hakim mengeluarkan penetapan dan jaksa menjalankan. “Kalau memang posisi terdakwa gawat harusnya LP yang mengambil tindakan,” tegasnya. Disoal mengenai pernyataan keluarga terdakwa yang mengatakan bawah ada permintaan uang senilai Rp 10 juta oleh jaksa, Orang nomor satu di Kejatisu itu juga menjelaskan sama bahwa sekali tidak mendengar hal tersebut. Namun lanjutnya, jika memang ada keterkaitan pihaknya, ia akan memanggil kembali jaksa yang bertugas di sana. “Jaksanya sudah dipanggil, dan Aspidum Kejatisu juga sudah turun. Intinya jaksa ketika ditanyai mengatakan pembantaran bukan wewenangnya. Itu saja,” terang Kajatisu. Sekedar mengingatkan, sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, SH, MHum mengatakan, kasus yang terjadi di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pancurbatu ini, dimana masyarakat yang memakukan dengan membawa mayat seorang terdakwa sembari menuding oknum jaksa disana meminta uang Rp 10 juta, diutarakanya tuduhan tersebut salah alamat,” ujar Kasi Penkum. Dikatakan Mantan Kasi Intel Kejari Tarutung tersebut, saat itu pihaknya juga memastikan bahwa yang mengaku tetap menerima laporan perkembangan kasus tersebut melalui Kepala Kejaksaan Cabang Pancurbatu pada saat kejadian tersebut berlangsung, Senin 6 Agustus lalu. Terlepas adanya informasi yang mengatakan ada jaksa yang meminta sejumlah uang kepada masyarakat, Kajatisu mengatakan bila pihaknya akan tetap menindaklanjuti. Akan tetapi, informasi yang kami dapat prosesnya sudah sidang. “Jadi hak dibantarkannya, terdakwa yang akhirnya meninggal tersebut, seharusnya merupakan wewenang pengadilan, atau dalam hal ini hakim,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan, hal itu sesuai dengan mekanisme peradilan, di mana yang berhak mengeluarkan adalah hakim dengan suatu penetapan. Setelah penetapan ada maka jaksa wajib melaksanakan itu. “Nah, informasi yang kami terima belum ada penetapan bantar kepada terdakwa oleh hakim. Sehingga ini bukan tanggungjawab jaksa,” terangnya.. Sebelumnya, pada Senin, 6 Agustus lalu anggota keluarga tahanan yang tewas di sel mengamuk di, Sumatra Utara. Mereka juga menggotong peti berisi jenazah Yes Yene Rison Ginting, Senin (6/8). Mereka mengamuk mengungkapkan kekesalan lantaran Yes Yene Rison Ginting meninggal di Rumah Tahanan Pancur Batu. Mereka menerobos barikade polisi dan memecahkan kaca pintu kantor kejaksaan. Mereka kesal lantaran Jaksa Clara Siregar yang menangani kasus tak mengizinkan tahanan narkoba itu menjalani perawatan intensif. Padahal tahanan tersebut dalam kondisi kritis akibat sakit paru-paru. Selain mengamuk, adik tahanan tersebut, Daniel Ginting, menyayat tangannya hingga berdarah. Ia kemudian menempelkan darahnya ke dinding kantor. Sedangkan anggota keluarga lain histeris hingga pingsan. Yes Yene Rison Ginting ditahan sejak Februari 2012 untuk kasus narkoba.