Berita

*Enam JPU Kejatisu Bacakan Dakwaan terhadap RH 

 Enam orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang dipimpin oleh JPU Aries, membacakan secara perdana berkas dakwaan terhadap Rahudman, yang disusul secara berganti-gantian dengan lima orang jaksa lainnya di  Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (3/5).

Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Rahudman yang saat itu menjabat Sekda Pemkab Tapsel bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupten Tapanuli Selatan (penuntutan terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oranglain dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sehingga merugikan keuangan negara.

 

Pada sidang perdana tersebut terlihat ratusan pengunjung persidangan yang memadati ruang utama, berdiri, pada saat tiga orang majelis hakim yang dipimpin Sugiyanto memasuki ruang persidangan. Ruang sidang yang dipenuhi oleh pegawai negeri sipil.

 

Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada 6 Januari 2005 dan 13 April 2005, yang diajukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang dicairkan sebelum APBD TA 2005 disahkan. Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku membidangi penyaluran dana TPAPD.

 

Bahkan dana TPAPD Triwulan I dan II sebesar Rp2,071 miliar yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa. Kemudian dalam dakwaannya, jaksa mengaku APBD Pemkab Tapsel TA 2005 disahkan pada 25 Mei 2005 dengan menetapkan besarnya anggaran untuk TPAPD sebesar Rp5,955 miliar.

 

Untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, pada 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt Sekda Pemkab Tapsel, mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2,737 miliar lebih kepada BUD Hapian Tambunan. Lalu dana tersebut disalurkan kepada Rustam Efendi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

 

Selanjutnya Leonardy Pane dan Amrin Tambunan, mengajukan SPP untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2,737 miliar. Namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekda Pemkab Tapsel karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan.

Akibat perbuatan keduanya, telah merugikan negara atau Pemkab Tapsel sebesar Rp2,071 miliar atau setidaknya sebesar Rp1,590 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Sumut.

Perbuatan terdakwa Rahudman Harahap diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 Usai membacakan dakwaan, Rahudman yang dimintai majelis hakim pendapatnya terkait isi dakwaan mengaku mengerti. “Saya mengerti,” ujar Rahudman singkat.

 Selanjutnya, hakim menanyakan nota keberatan (Eksepsi), terhadap dakwaan jaksa. Namun pihak penasehat hukum RH menyatakan tidak menyampaiakan eksepsi. Mendengar hal tersebut, majelis kemudian memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya, yang akan berlangsung Selasa 14 Mei 2013.