Berita

Majelis Hakim Tipikor Medan yang dipimpin oleh ketua Pn Medan Erwin Mangatas SH MH memvonis tiga terdakwa korupsi Bank BNI Cabang Jalan Pemuda, Medan, Sumatera Utara, masing-masing tiga tahun penjara, Senin (29/04/2013). Menurut majelis hakim tipikor ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara Rp117,5 miliar sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) UU no 341 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiganya merupakan pejabat Bank BNI cabang Pemuda Medan yaitu Radiyasto Pimpinan Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI Cabang Jalan Pemuda, Medan, Darul Azli Pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Pemuda dan Titin Indriani Relationship BNI SKM Medan.

Selain dihukum penjara masing masing 3 tahun, ketiga terdakwa juga dikenakan pidana tambahan membayar denda Rp 100 juta subider 1 bulan penjara jika mereka tidak membayar denda tersebut. Namun, Majelis Hakim tidak menyebutkan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Dalam pertimbangannya Majelis menyatakan, ketiga terdakwa terbukti menguntungkan orang lain melalui analisa kredit sebesar Rp133 miliar untuk pembelian kebun kelapa sawit dan Pabrik kelapa sawit atas nama PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL). Dalam pengajuan kredit tersebut Boy Hermasnyah selaku direktur utama PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL) memberikan jaminan sertifikat HGB 02 tertanggal 18 Agustus 2005 yang ternyata masih diagunkan di Bank Mandiri. Majelis hakim sepakat bahwa analisa kredit tidak dijalankan sesuai prosedur sehingga menguntungkan Boy Hermansyah.

Vonis majelis hakim yang menghukum ketiga terdakwa masing masing 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah jika denda tidak dibayar diganti hukuman 1 bulan penjara tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Jaksa Penuntut umum sebelumnya menuntut agar majelis Hakim Tipikor Medan menghukum ketiga terdakwa dengan hukuman penjara masing masih 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsider 5 bulan penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.