Berita

PTPN4 selaku BUMN perkebunan meneken nota kesepahaman kerja sama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam upaya membantu PTPN4 menghadapi kasus-kasus hukum termasuk member pertimbangan hukum yang dihadapi perseroan khususnya di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kerja sama tersebut diteken Dirut PTPN4 Erwin Nasution dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Bambang Setyo Wahyudi SH MM di ruang Auditorium Kantor Pusat PTPN4, Jalan R Suprapto, No 2 Medan, Selasa (28/1).

Dirut PTPN4 Erwin Nasution menyebutkan, kerjasama yang dilakukan PTPN4 selaku BUMN yang mengelola usaha perkebunan dengan Kejaksaan, karena dalam proses bisnisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, banyak menghadapi masalah hukum khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan status kepemilihan lahan.

“Melalui kerjasama ini, manajemen akan sangat terbantu dan berharap banyak dalam memperoleh perlakuan hukum yang berkeadilan, dengan sebuah jaminan bahwa BUMN juga mempunyai hak hukum setara dengan masyarakat atau institusi bisnis lainnya di Indonesia,” kata Erwin Nasution.

Disebutkan, kondisi saat ini banyak penafsiran yang sering keliru dari masyarakat bahwa BUMN dipandang sama dengan instansi pemerintah, yang dalam menjalankan bisnisnya menggunakan dana APBN. Hal tersebut, kata Erwin, sering merugikan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan. Padahal sesuai maksud dan tujuan PTPN4 didirikan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi, khususnya di bidang pertanian subsektor perkebunan. Artinya, di samping turut menunjang program pemerintah, PTPN4 juga dituntut untuk mampu menjadi sebuah entitas bisnis murni yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian di Sumut pada khususnya.

“Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan baik dan berkesinambungan, dalam semangat keterbukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Kajatisu Bambang Setyo Wahyudi SH MM menegaskan penandatanganan kesepakatan bersama itu untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dan penegakan hukum baik hukum perdata dan hukum tata usaha negara dan merupakan wujud nyata dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran kedua lembaga dalam ikut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. “Tanpa MoU-pun pihak kejaksaan harus berperan aktif sebagai jaksa pengacara negara,” tegas Kajatisu yang pada saat itu membeberkan fungsi dan peranan Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam UU No 16/2004 tentang Kejaksaan RI.

Hadir dalam acara itu dari pihak PTPN4 di antaranya Direktur Produksi Ahmad Haslan Saragih, Direktur Keuangan Setia Dharma Sebayang, Direktur SDM dan Umum Andi Wibisono. Sedangkan dari pihak kejaksaan hadir Asintel Jaja Subagja SH MH, Asdatun I Made Astiti Ardjana, SH MH, Aswas Surung Aritonang SH MH dan undangan