Berita

Sebagai Perusahaan milik Negara (BUMN), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I tidak terlepas dari permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara yang sering kali merugikan perusahaan. maka untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan penuntasan berbagai permasalahan hukum, Pelindo I bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di empat provinsi wilayah operasional Pelindo I, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.

Kerjasama ini tertuang dalam penandatangan Kesepakatan Bersama (MoU/Memorandum of Understanding) antara Pelindo I dan Jamdatun serta Pelindo I dan Kajati Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, pada hari Jumat (14/2/2014).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah wujud sinergitas Pelindo I, Jamdatun dan Kejati. “Kerjasama Pelindo I dan Kejati selama ini telah terjalin dengan baik. Banyak program-program Pelindo I dapat terlaksana dengan baik atas dukungan Kejati. Saya sampaikan terimakasih yang tidak terhingga. Semoga penandatanganan kesepakatan ini dapat meningkatkan kerjsama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” tutur Bambang.

“Yang tidak kalah penting dari kerjasama ini adalah bantuan untuk peningkatan kompetensi, pemberian nasihat-nasihat, penyelesaian kontrak-kontrak dan berbagai permasalahan hukum perdata di pengadilan,” kata Bambang.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Burhanuddin, menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Pelindo I kepada Jamdatun. “Kepercayaan bagi kami adalah modal utama dan segala-galanya mengingat keberadaan kami adalah pengacara Negara,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan bahwa melalui kerjasama ini, pihaknya akan tetap menjaga kerahasiaan dari Pelindo I selama dalam penanganan hukum bila ada gugatan. “Kami akan menjaga kerahasiaan data tersebut karena ada Kode Etiknya. Untuk itu, kita berharap kalau ada masalah kita akan terbuka. Ini adalah modal yang sangat penting,” tegas Burhanuddin.

Pada acara tersebut, Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana menandatangani kesepakatan bersama Jamdatun, Burhanuddin tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo I, Syahputra Sembiring dengan Kajati Aceh, T. Mohammad Syah Rizal; Kajati Sumut, Bambang Setyo Wahyudi SH.MM; Kajati Riau, Eddy Rakamto; dan Kajati Kepulauan Riau, Syafwan A. Rachman tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Biro Hukum Pelindo I, M.Asyhari menambahkan bahwa tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan di wilayah kerja Pelindo I. “Ruang lingkupnya mencakup penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan untuk melakukan pemulihan alau penyelamatan keuangan/kekayaan/asset Pelindo I,” jelas Asyhari.

“Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, kerjasama dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), Workshop, Seminar dan sosialisasi,” kata Asyhari.