Berita

Setelah menjadi buronan selama tiga tahun, akhirnya pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menangkap pengusaha Boy Hermansyah di Cengkareng terkait dalam perkara tindak pidana umum. Selain itu juga Boy tersandung kasus dugaan korupsi pembobolan kredit BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) sebesar Rp. 129 miliar dimana perkaranya dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Boy Hermansyah ditangkap di Cengkareng pada Kamis 22 Januari 2015 yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara, namun yang bersangkutan (Boy) terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit pada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) sebesar Rp. 129 miliar yang sedang disidik oleh Kejati Sumut.

Tim Penyidik Kejati Sumut melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PoldaSU) hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, dimana proses penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumut sejak tahun 2011 dan para pelaku dari pihak Bank BNI SKM sebanyak 3 orang tersangka dan 1 orang tersangka dari pihak Appraisal sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor Medan dan sekarang masih dalam proses upaya hukum.

Selanjutnya Tim Penyidik Kejatisu terus berkoordinasi dengan Tim Penyidik PoldaSU untuk melanjutkan proses penahanan terhadap tersangka Boy Hermansyah yang kaitannya dalam perkara tindak pidana khusus yakni dugaan pembobolan kredit tersebut.

Sekedar informasi, Boy Hermansyah merupakan bos perusahaan perkebunan sawit PT Bahari Dwikencana Lestari tersangkut perkara pembobolan dana kredit fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Jalan Pemuda Medan, senilai Rp129 miliar. Negara dirugikan Rp117,5 miliar. Kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan sejak November 2012.

Kasus ini bermula dari permohonan kredit yang diajukan perusahaan Boy Hermansyah kepada BNI Jalan Pemuda Medan tahun 2009. Saat itu Boy mengajukan pinjaman Rp 133 miliar. Bank mengabulkan Rp 129 miliar. Kredit itu menggunakan anggunan berupa lahan perkebunan sawit. Belakangan, ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah tanah itu.