Berita

Tim Penyidik Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satsus P2TPK) Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan penyitaan aset milik Ketua Koperasi Pertamina, Khaidir Aswan tersangka pengajuan korupsi kredit fiktif BRI Agro sebesar Rp 20 Milliar. Senin (27/04).

pelaksanaan penyitaan asset langsung dipimpin Ketua Tim Penyidik Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satsus P2TPK) Kejatisu, Dharmabella Timbasz.

Adapun asset yang disita yakni satu unit Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) No.14.203.1114 dikawasan Tanjung Morawa, milik Hj Nurmah istri Khaidar Aswan dan sebidang tanah seluas 45.625 M2 di Desa Sudirejo kecamatan Namorambe dengan nomor SHM 470, milik Khaidir Aswan, yang keduanya berada dikawasan Kabupaten Deliserdang-Provinsi Sumatra Utara.

Khaidar Aswan tidak hanya terlibat dalam pengajuan kredit fiktif BRI AGRO akan tetapi juga terlibat pada pengajuan kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri yang diduga merugikan negara sebesar Rp 11,9 Milyar.

Sehingga dari perhitungan sementara itu negara dirugikan sebesar Rp 30 milyar lebih. Dimana asset yang disita berkaitan dengan TPPU, adalah sebanyak 10 item.

penyidik saat ini telah melakukan penahanan terhadap tiga dari lima tersangka yang telah ditetapkan didalam kasus korupsi yang merugikan dua bank milik negara itu.

Adapun para tersangka yang ditahan yakni, Ketua Kopkar Pertamina UPMS-1 Medan, Khaidar Aswan bersama Kepala BRI Agro KCP Jalan S Parman, Medan, Sri Muliani dan Account Officer (AO) BRI Agro KCP Jalan S Parman, Medan, Bambang Wirawan. Kemudian, dua tersangka lainnya, yang belum ditahan, yaitu Waziruddin selaku kepala Bank Mandiri Syariah (BSM) Kantor Cabang Gajah Mada, Medan dan Nurhadi selaku Account Officer (AO) BSM Cabang Gajah Mada, Medan.

Atas kasus tersebut, Khaidir Aswan telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Dimana dalam kasus ini tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 atau pasal 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (tim website kejati sumut)