Berita

 

 

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Balige di Porsea Selasa pagi (02/02/2016) pukul 10.00 Wib telah mengeksekusi Uang Pengganti sebesar Rp. 1.200.000.000 dari  terpidana atas nama Drs. Herrijon Panjaitan, MM.

“Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Januari 2016. Saat ini terpidana sedang menjalani pidana penjara di Rutan Tanjung Gusta Medan,” ujar Kepala Cabang Kejari Balige di Porsea Robertson Pakpahan, SH. MH di Porsea, Selasa (2/2/2016).

Dikatakannya, setelah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana tersebut, pada hari yang sama, jaksa eksekutor langsung menyetorkan uang pengganti kepada Negara melalui rekening BRI Balige.

Kasus ini bermula Pada tanggal 1 Pebruari 2006, dimana pemerintah kabupaten Toba Samosir menerima penyerahan atau hibah sebidang tanah dengan luas 5 Ha yang terletak di Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir dari Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA), dimana hibah atau penyerahan tanah tersebut tanpa ganti rugi” Jelas Robert.

Bahwa diatas lahan yang dihibahkan tersebut ada bangunan milik Yaspena kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tobasa, membuat usulan agar di APBD dianggarkan dana untuk ganti rugi bangunan tersebut untuk dijadikan BLK oleh Pemkab Toba Samosir padahal terdakwa tahu bangunan BLK tersebut berdiri di lahan hutan lindung, artinya diatas lahan tanpa pemilik dan tidak bersertifikat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 915/54/DASK/APBD/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Belanja Langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.849.386.500,00 termasuk di dalamnya Anggaran Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp1.230.846.500,00 yang di dalamnya terdapat Belanja Modal untuk Bangunan Gedung berupa Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.200.000.000.

“Ternyata terdakwa selaku PA bersama dengan bendahara untuk anggaran tersebut melakukan pembayaran berupa ganti rugi BLK dari Yaspena kepada Pemkab Toba Samosir yang mana terdakwa tahu dokumen kepemilikan gedung dan IMB bangunan BLK tersebut tidak ada, namun tetap dilakukan pembayaran senilai Rp.1.200.000.000,” jelas Robert.

“Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara, karena ada pembayaran oleh pemkab Toba Samosir akan tetapi hak kepemilikan dari gedung dan tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh Pemkab toba Samosir karena tidak ada alas haknya. Akibatnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, negara dirugikan sebesar Rp. 1.200.000.000,” kata Robert. (pd/ika)