Berita


Bertempat di Hall JW Marriot Hotel Medan, empat Kejaksaan Tinggi dengan Pelindo I Medan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kapasitas kejaksaan sebagai pengacara negara perihal perdata, Jumat (11/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Penandatanganan MoU oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Raja Nafrizal SH, Kajati Sumut Muhammad Yusni SH MH, Kajati Riau Susdiyarto Agus Praptono SH MH dan Kajati Kepulauan Riau Andar Perdana Widianto SH MH dengan Direktur Utama Pelindo I Medan Bambang Eka Cahyana disaksikan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kajagung) RI Bambang Setyo Wahyudi.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut Bobbi Sandri, kedatangan Jamdatun Kejagung beserta rombongan sebelumnya melakukan kunjungan ke Kantor Kejati Sumut di Jalan A H Nasution. Pada kesempatan itu, Jamdatun memberikan amaran dan arahan kepada para jaksa dan pegawai di Kejati Sumut.

Disebutkan Jamdatun, sehubungan perkembangan proses penegakan hukum yang didambakan masyarakat dewasa ini, maka Kejagung RI dituntut lebih peka dan peduli dalam penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat, salah satunya kepada badan usaha miliknegara (BUMN) yaitu Pelindo I Medan.

Selain itu, lanjutnya, Kejagung RI melalui seksi perdata dan tata usaha negara tentunya memaksimalkan kinerjanya dengan memberikan pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan bantuan hukum. Beberapa contoh pelayanan hukum di atas merupakan produk yang ditawarkan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejagung RI kepada instansi-instansi pemerintah dan masyarakat luas.

“Dalam upaya meningkatkan kepercayaan lembaga negara maupun instansi pemerintah, Datun Kejaksaan Agung RI secara terus menerus melakukan sosialisasi dan memasarkan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, dan dari usaha tersebut telah menampakkan hasil dengan indikasi semakin meningkatnya lembaga negara/instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang mempercayakan penanganan perkara/kasus kepada jaksa pengacara Negara,” papar mantan Kasi Penyidikan Kejati Sumsel itu.