Berita

Ketua TP4 Pusat Aditia Warman mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak dana pembangunan daerah yang tak digunakan untuk meningkatkan akselerasi ekonomi demi tercapainya kesejahteraan rakyat. “Hal ini terjadi karena masih banyak pemimpin di daerah yang masih takut menggunakan anggaran, takut salah dan sebagainya,” katanya dalam acara Sosialisasi TP4 bersama Bank Sumut di Hotel Santika Medan, Kamis (7/4).
Dijelaskannya, tim ini akan menyediakan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hukum dan pendampingan kepada pejabat-pejabat di daerah dalam menggunakan anggaran pembangunan. Kedudukan TP4 ini akan disesuaikan dengan masing-masing tingkatan.TP4P berada di bawah Kejaksaan Agung, sedangkan TP4D tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing-masing di bawah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Selama ini, tambahnya, banyak proyek pembangunan yang justru tak jalan karena selain anggaran tak digunakan, juga banyak terjadi tindakan penyelewengan. Untuk itu, tim ini nantinya akan melakukan pendampingan dan pengawalan dari tahap perencanaan hingga proyek tersebut selesai. “Intinya mencegah terjadinya penyelewengan sejak dini,” ungkapnya.

Tim ini akan memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengungkapkan, tim ini dibentuk dan bersedia sebagai pendamping yang akan mengawal dan menyelamatkan segala proyek pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. “Setiap pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan harus berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, gangguan dan penyelewengan,” katanya.Selain anggaran pembangunan pemerintah daerah, tim ini juga akan mengawal setiap proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa di perusahaan milik pemerintah, baik BUMN maupun BUMD, termasuk industri perbankan.

Dalam hal ini, perbankan BUMN atau BUMD akan dikawal dalam melakukan pembiayaan proyek pemerintah, termasuk proyek perbankan itu sendiri, karena perbankan pasti juga akan terlibat dalam pembiayaan serta pengadaan barang dan jasa. “Misalnya, proyek pembangunan kantor baru dan lainnya. Kami turun jika diminta,” tandasnya.

Pada intinya, selain menekan ketakutan pejabat dalam menggunakan anggaran, tim ini juga dibentuk untuk mencegah terjadinya permainan dari pejabat itu sendiri, panitia tender, pengusaha dan perbankan sehingga masyarakat menanggung rugi.

Pihaknya, melalui TP4 akan melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibatmenimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto mengungkapkan, Kejaksaan Agung lebih maju dengan membentuk tim itu. Dengan begitu, segala tindak pidana maupun kesalahan administrasi yang terkadang dikriminalisasi pada setiap proyek pembangunan bisa dicegah sejak awal.

Pihaknya pun sengaja mengundang TP4 untuk mengawal Bank Sumut dalam menggunakan anggaran agar tak terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan pembiayaan serta pengadaan barang dan jasa. “Sebagai bank BUMD kami pasti mendukung tim ini. Kami ingin pembangunan di Sumut bisa lebih maksimal dan ekonomi lebih cepat,” tandasnya.(yos/ik)