Berita

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melaksanakan sosialisasi Tim pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) bertemakan “Dengan Revolusi Mental, Jaksa Hadir mengawal Uang Rakyat melalui TP4D” yang berlangsung di Aula Lantai III kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Senin (04/04/2016).

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se Sumatera utara dan para Kasi Intel serta Kasi Pidsus dan Para Kasi Datun se sumatera utara. Acara yang dibuka oleh Bapak  Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) M Yusni SH MH dimulai pukul 09.00 Wib s/d 13.00 Wib.

Kepada wartawan, Kajatisu M Yusni dalam keterangan persnya, seusai acara menegaskan kehadiran TP4D ini, untuk membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan penyerapan anggaran guna mempercepat pembangunan.

Ini sesuai dengan tema, “revolusi mental, jaksa hadir mengawal uang rakyat melalui TP4D”.
Dia utarakannya, TP4D nantinya akan mendampingi, pengawalan kepada setiap kepala daerah, yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua.

“Karena di Sumut kita sudah membentuk TP4D, maka dipersilahkan kepala daerah dan pejabat pembuat kebijakan penggunaan anggaran untuk memanfaatkan tim ini, dalam menyusun penggunaan anggaran, sehingga tidak akan ada lagi ketakutan pejabat saat menggunakan dana pemerintah,” tuturnya.

Dia menjelaskan TP4D yang dibentuk dipastikan tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), sebab memiliki tujuan yang sama yakni agar tidak terjadi penyimpangan.

“Mekanismenya, nanti setiap kali mereka melakukan kegiatan program pembangunan. Pemimpin daerah bisa komunikasi dengan kami, agar mereka tak takut lagi, karena tim itu juga akan dibentuk di Kejari, Kejati, dan Kejagung,” katanya.

Meski tim tersebut nantinya akan mendampingi pejabat pemerintahan, pihaknya mengingatkan bukan berarti institusinya akan membiarkan jika ada penyimpangan.

“Jika setelah didampingi, namun tetap ditemukan penyimpangan, pastinya kita akan tetap mengambil tindakan hukum, karena kita juga akan berusaha mengamankan uang rakyat dari para koruptor,”tuturnya.

Kajati menambahkan, bahwa Kejaksaan siap memberikan pendapat hukum maupun pendampingan jika memang dibutuhkan, agar penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik. Kami bukanlah lembaga yang hanya mau mencari-cari kesalahan semata. Ikuti saja aturan yang ada sehingga tak perlu ada ketakutan berlebihan,” tegasnya.
 
Intinya, lanjut Kajatisu, tugas TP4D adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan di daerah hukum Kejati Sumut.
 
Terkait perihal Tema TP4D yang mengangkat tentan Revolusi mental, Kajatisu mengatakan  bahwa Revolusi mental untuk kejaksaan yang lebih baik, sasaranya ingin mencapai nilai strategis yaitu mensukseskan program pemerintah Republik Indonesia dan memiliki pemimpinan yang berkarakter, inovatif dengan harapan merubah paradigma menjadi pelayan publik yang prima dan memuaskan bagi masyarakat.

Sementara Asisten Pidana Khusus Kejatisu, Asep menyebutkan program tersebut sudah berjalan dimana tidak hanya pemerintah daerah akan tetapi BUMN dan BUMD yang meminta melakukan pendampingan hukum baik dalam proyek berjalan dan akan berjalan.(yos/ik)