Berita

Setelah diperiksa selama dua jam, akhirnya penyidik Pidsus Kejati Sumatra Utara melakukan penahanan terhadap Mantan Plt Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Sibolga Januar Effendi Siregar.

“Tadi dia (tersangka red) sudah kita periksa dari pukul 08.30 hingga pukul 10.30 wib. Setelah itu tersangka langsung ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan,”ini disampaikan Kasubsi Penkum Kejatisu Yosgernold dalam keterangan persnya, Jumat (17/06/2016).

Penahanan ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan prasarana kantor dan Rusunawa di Kota Sibolga yang merugikan negara Rp 5,3 Milyar dari total anggaran Rp 6,8 Milyar di tahun anggaran 2012.

Yos menegaskan bahwa ini merupakan panggilan ketiga kepada tersangka dimana sebelum sudah dua kali dipanggil akan tetapi mangkir dan untuk mempermudah proses penyidikan maka pihak penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Tanjunggusta Medan.

Sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka, pihak penyidik melakukan pengecekan kesehatan.

Lebih lanjut Kasubsi Penkum Kejatisu menegaskan untuk kasus ini Kejatisu juga telah melakukan penahanan terhadap Adely Lis sebagai rekan dalam kasus tersebut.

Masih menurut informasi dari Tim Penyidik yang dipimpin RO Panggabean menegaskan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus tersebut Sedangkan hasil audit dari BPKP, juga akan diterima pada pekan depan.

Selain itu penyidik telah mengagendakan untuk memanggil Walikota Sibolga pada pekan mendatang untuk dimintai keterangan sekaitan kasus tersebut.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Sekedar diketahui, Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi  mark-up pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di Jalan Merpati-Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan pada Pemko Sibolga sebesar Rp5,312 miliar.

Ini bermula dengan adanya dugaan mark up harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah, sehingga merugikan keuangan negara.

Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp1,5 miliar kemudian berikutnya Rp5,3 miliar, sehingga total dana yang dibayarkan sebesar Rp6,8 miliar dari APBD 2012.