Berita

Tim penyidik Pidsus Kejati Sumatra Utara melakukan penggeledahan kantor PT Bank Sumut yang berada di Jalan Imam Bonjol Medan, pada Rabu (15/06/2016).

“Penggeledahan ini dilakukan, untuk mencari dan melengkapi alat bukti yang berkaitan dengan dokumen pengadaan sewa 294 mobil dinas dan operasional pada PT Bank Sumut, pada tahun 2013-2014, Sebesar Rp 18 Milyar,”ini disampaikan Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Sumatra Utara, , Bobbi Sandri, SH, MH melalui Kasubsi Penkum Kejatisu, Yosgernold Tarigan Yosgernold Tarigan kepada wartawan.

Dikatakannya, penggeledahan dipimpin langsung RO Panggabean SH yang berlangsung dari pukul 11.00 Wib hingga saat ini, di sejumlah ruangan Bank Sumut. Adapun ruangan yang diperiksa oleh tim diantaranya, ruangan Divisi Umum, Divisi Keuangan dan Divisi Perencanaan.

Tentunya, tim juga melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan sewa mobil dinas dan operasional tersebut.

Dan untuk kasus ini, pihak penyidik Pidsus Kejatisu telah menetapkan lima tersangka, dimana empat diantaranya dari Bank Sumut dan seorang rekanan atau penyedia jasa.

Kelima tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut, diantaranya empat pejabat dari PT Bank Sumut, yakni Mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut, Drs M Yahya, Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut, Irwan Pulungan, Asisten III Divisi Umum PT Bank Sumut, M Jefri Sitindaon ST, Pls Pejabat Pembuat Komitmen Bank Sumut, Zulkarnain, dan seorang rekanan atau penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama, H Haltafif MBA.

Masih dalam keterangan pers, Kasi Penkum Kejatisu, Bobbi Sandri, SH, MH melalui Kasubsi Penkum Kejatisu, Yosgernold Tarigan menegaskan  tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Ini tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari keterangan tersangka maupun saksi serta barang bukti yang disita dari PT Bank Sumut.

Penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaannya, yakni proses penyewaan kendaraan tidak sesuai spek. Kemudian adanya penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak didasarkan kontrak.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara negara mengalami kerugian sebesar Rp4,9 miliar dari total anggaran Rp18 miliar pada tahun 2013.