Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah memintai keterangan terhadap pihak kementerian sebagai saksi ahli dan akan mengkroscek hasil audit kerugian negara dari tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut ke pihak rekanan pada kegiatan tersebut. Hal ini menyangkut kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan laboratorium Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan 2013.
Hal tersebut disampikan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Bobbi Sandri, SH, MH kepada wartawan kantor Kejatisu Jalan A.H Nasution Medan, Kamis (28/7)
“Penyidik telah menyampaikan ke kita bahwa mereka kemarin telah memintai keterangan kepada pihak kementerian sebagai saksi ahli mengenai penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di PTKI Medan, dan juga akan menyampaikan hasil audit BPKP kepada pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan itu, untuk dikroscek dan diketahui oleh rekanan itu” tegasnya.
Tambahnya, semua itu tujuannya untuk melengkapi berkas di penyidikan agar rampung dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntutan untuk kemudian dipelajari lagi dan dimatangkan serta siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.
Sebelumnya, pihak Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan laboratorium di Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Rabu (1/6) sore.
Ketiga tersangka yakni Hamdani Sukartara Bintang selaku pejabat pembuat komitmen pada PTKI Medan tahun anggaran 2013, Irjen Zulherman selaku Direktur Gabeshatama Prasetya dan Drs Makmur Sembiring selaku Direktur CV Juma Purba.
“Sesuai perintah penyidikan Kepala Kejatisu Nomor : Print – 03/N.2/Fd.1/01/2016 pada 29 Januari 2016, ketiganya ditetapkan tersangka oleh penyidik Pidsus Kejatisu sejak gelar perkara pada hari Rabu tanggal 13 April 2013,” kata Kasi Penkum Kejatisu Bobbi Sandri, SH,MH.
Menurut Bobbi, ketiganya ditahan atas dugaan korupsi di PTKI Medan yang bersumber dana dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada pembangunan pabrik mini pengolahan kelapa sawit dan pengadaan alat laboratorium uji dengan total anggaran Rp 5,6 miliar. Sedangkan kerugian negara diperkirakan Rp 2,8 miliar.
Sebelumnya juga, penyidik sudah melakukan penyegelan terhadap pabrik mini PTKI pada Minggu (8/5). Hal itu dilakukan karena adanya upaya dari pihak PTKI untuk merubah bagian fisik pabrik mini tersebut. Perubahan diketahui oleh penyidik setelah melakukan cek fisik kedua.
Padahal yang pertama fisik pabrik mini tidak seperti yang diketahui oleh penyidik. Bahkan, dari keterangan pihak PTKI, pabrik mini itu belum pernah digunakan untuk praktik mahasiswa.