Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sewilayah Sumatera Utara (Sumut) dengan dihadiri Gubernur Sumatera Utara serta Bupati / Walikota Se-Sumatera Utara, Selasa (9/8) di Lantai 2 Kantor Kejatisu.
Acara yang dibuka oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu), Baginda Polin Lumban Gaol, SH,MH dari pukul 14.00 WIB dihadiri oleh Bapak Kajatisu, DR. Bambang Sugeng Rukmono, MH MM dan Ketua TP4D Kejatisu Asintel Kejatisu, Nanang Sigit Yulianto, SH,MH beserta para Asisten dan para Kajari se Sumatera Utara.
Dalam sambutannya Ketua TP4D Kejatisu yang merupakan Asintel Kejatisu, Nanang Sigit Yulianto, SH,MH mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan seluruh Walikota serta Bupati Se-Sumatera Utara dan kemudian memaparkan rangkaian acara yang akan berlangsung.
Ketua TP4D Kejatisu menyampaikan, bahwa TP4D Kejati Sumut dan TP4D Kejari Se-Sumut sudah banyak melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota/BUMN/BUMD, dan hasilnya sebagian pejabat pemerintahan telah mengajukan permohonan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek strategis.
Pada kesempatan tersebut Asintel juga menguraikan secara singkat Tugas dan fungsi TP4D antara lain memberikan penerangan hukum dan memberikan pendampingan hukum dari awal sampai akhir, berupa: Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi atas permasalahan penyerapan anggaran dan Pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dalam pengadaan barang/jasa.
“Mekanisme kerja TP4D yaitu setiap permohonan pendampingan hukum dilakukan telaahan untuk menghindari conflict of interest, kemudian diterbitkan surat perintah kepada sub tim untuk melakukan pendampingan hukum dengan menyebutkan objek dan batasannya secara jelas, selanjutnya TP4D bersama-sama dengan pejabat pemerintahan melakukan identifikasi masalah pengelolaan anggaran atau pengadaan barang jasa mulai perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, kemudian TP4D memberikan pendapat hukum (legal opinion) atas permasalahan tersebut sehingga instansi pemohon tidak salah menerapkan hukum” tegas Asintel Kejatisu
Tambahnya, bahwa TP4D hadir dengan pola pikir pencegahan korupsi tidak kalah pentingnya dalam upaya penegakan hukum sehingga TP4D hadir mengikis ketakutan, memperlancar pembangunan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari. Pendapat hukum yang diberikan TP4D terbatas pada pemahaman hukum dalam ruanglingkup tertentu, sehingga tidak meliputi teknis dan materi pengadaan barang/jasa, termasuk tidak berwenang mengusulkan pemenang lelang atau membatalkan pelelangan karena TP4D bukanlah bagian pelaksana organisasi pengadaan.
 “Dengan adanya pendampingan hukum mulai awal sampai akhir, maka pejabat pemerintahan tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan dan tidak perlu takut kebijakan (diskresi) dan pelanggaran administrasi dikriminalisasi penegak hukum, kecuali dalam pelaksanaanya ditemukan Mens rea atau istilah Presiden “Niat nyuri, nyolong” maka tetap dapat dilakukan penegakan hukum represif” ucap Asintel Kejatisu.
Ketua TP4D dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa, sosialisasi TP4D telah dilakukan kepada 14 instansi, pendampingan telah dilakukan kepada 24 instansi dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8, 4 Trilyun. Untuk tingkat Kejari Se-Sumut Sosialisasi telah dilakukan kepada  62 instansi dan pendampingan kepada  44 instansi dengan nilai 650 Milyard. Dilaporkan juga bahwa semua kejari sudah melakukan Sosialisasi tetapi belum semua Kejari melakukan pendampingan.
Selanjutnya Aspidsus, DR Asep Nana Mulyana, SH, MHum juga menyampaikan paparan yang berjudul Diskresi dalam perspektif hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Pada pokoknya Aspidsus menyatakan diskresi tidak dapat dipidana jika bertujuan melancarkan penyelenggaran pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik, sedangkan diskresi menjadi tindak pidana jika adanya kesalahan yang disengaja (gross negligence), conflict of interest, perbuatan melawan hukum (legality), dan kecurangan (fraud).
Selanjutnya Wakajati Sumut Baginda Lumbangaol,SH,MH menyampaikan bahwa rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya dipengaruhi pejabat pemerintahan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena adanya stigma kriminalisasi kebijakan dan kriminalisasi administrasi tetapi adanya kepentingan dalam penganggaran penyusunan APBD dan kepentingan pelelangan.
“Seluruh Kajari agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, hukum untuk meperlancar pembangunan bukan memperlambat pembangunan, serta tidak melakukan pemanggilan jika proyek masih berjalan” tegas Wakajatisu.
Gubernur yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan beberapa pandangan, tentang perencanaan penganggaran keuangan, penggunaan elektronik system, tercapainya pelayanan perizinan satu pintu, managemen SDM yang telah mengacu peraturan ASN, penguatan peran inspektorat untuk pencegahan korupsi, optimalisasi PAD, pembenahan asset, masih banyak kab/kota yang belum memiliki perda Tataruang, pastisipasi public.
Pada akhir sesi acara Bapak Kajatisu, DR Bambang Sugeng Rukmono MH, MM memberikan bimbingan terkait TP4D. Dalam paparanya Kajatisu mengatakan bahwa, Kejaksaan sebagai institusi negera yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya penegakan hukum tentunya telah melakukan berbagai upaya konkret untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegara ini, baik melalui cara-cara atau pendekatan yang bersifat preventif, represif maupun edukatif.
Tambahnya, Kejaksaan dengan tugas pokoknya pada periode Januari s/d Juni 2016 telah berhasil mengembalikan uang negara melalui Penerimaan Negara Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Satu Trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah yang diharapkan tentunya berpengaruh dalam kehidupan perekonomian negara khusunya penerimaan bagi negara diluar perpajakan.
“Selain prestasi tersebut, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap daerah sebagai upaya menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Jaksa agung RI Nomor: PER-009 yang merupakan dasar hukum pembentukan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)” tegas Kajatisu.
Lanjutnya, Kejaksaan kemudian mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan dan mendukung serta memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan di daerah-daerah dari awal hingga akhir melalui upaya-upaya pencegahan / preventif dan persuasif yang salah satunya dilakukan dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasanpelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara serta melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
Kajatisu kemudian berpesan kepada seluruh Asisten pada Kejatisu dan para Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) agar terus berkoordinasi utamanya dengan pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi, Kotamadya serta Kabupaten setempat untuk selalu jaga diri dan menjaga kreadibilitas institusi dengan memberikan pelayanan penegakan hukum terbaik di daerah masing-masing bertugas dengan menjaga kearifan lokal dan turut menjaga situasi kondusif dalam proses penagakan hukum.
Pada akhir kata Kajatisu mengajak seluruh Kepala Daerah untuk bersama-sama membangun Indonesia melalui Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Kejaksaan tentunya menyiapkan diri untuk mendorong pembangun sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan pembangunan berjalan dengan memilah pelanggaran hukum yang bersifat administrative, diskresi serta pidana.
Kajatisu selanjutnya menutup acara tersebut, serta seluruh peserta acara menyanyikan lagu Padamu Negeri dan berfoto bersama serta menikmati makanan yang telah dipersiapkan.(yos/ik)