Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menerima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi penyelengaraan Pesta Danau Toba Tahun 2012 bersumber dari dana hibah sebesar Rp. 3 Milyar yang bersumber dari P. APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 dengan tersangka an. Jan Waner Saragih, M.Si dari pihak Tipiter Reskrimsus Polda Sumut, Kamis (19/01).
Tersangka yang dibawa oleh pihak Poldasu tiba di Kejatisu pada pukul 10.00 Wib kemudian diperiksa Jaksa Penyidik Pidsus Kejatisu di Ruangan Pidsus selama Dua Jam serta selanjutnya diperiksa kesehatanya oleh dokter di Klinik Kejatisu.
Selanjutnya tersangka digiring ke mobil tahanan untuk kemudian dibawa ke Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk ditahan selama dua minggu kedepan.
Terhadap berkas tersebut Tim Jaksa akan menyusun dakwaan untuk kemudian secepatnya melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tipikor Medan untuk kemudian disidangkan.
Untuk diketahui Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar Pesta Danau Toba pada tanggal 29-31 Desember 2012 yang lalu dan dipusatkan di Pantai Bebas Parapat. Dimana Jan Waner Saragih menjadi Ketua Panitia Pesta Danau Toba (PDT) 2012.
Kegiatan pesta danau toba pada waktu itu disemarakkan berbagai kegiatan, antara lain parade budaya, arak-arakan dan penyalaan api obor PDT, festival alat musik khas Sumatera Utara (Sumut), pameran, dan lomba olah raga dan kegiatan lain yang tidak kalah menariknya adalah pemajangan pohon Natal raksasa setinggi 30 meter lebih di perairan Danau Toba.

Ir Jan Waner Saragih MSi merupakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Simalungun diduga melakukan mark-up dana Pesta Danau Toba tahun 2012 dan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provsu, Negara dirugikan Rp. 841.630.000.,-.
Tersangka Ir Jan Waner Saragih MSi disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.(yos/ik)