News |    
Tim GTPP Covid 19 Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Provsu dan Biro Humas Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan | TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 SUMUT GELAR PENYULUHAN KE DUA KELURAHAN | Jelang Idul Fitri, Kajati Sumut Sembelih 9 Ekor Sapi | Kejati Sumut Buka Hotline Untuk Pengaduan Masyarakat | Peduli Covid-19, Kajaksaan Tinggi Sumatera Utara Lepas 6000-an Peket Sembako Untuk Disalurkan | IAD Wilayah Sumut dan IAD Daerah medan, memberikan bantuan kemanusiaan | 

TUPOKSI DATUN

 

PEJABAT STRUKTURAL DATUN

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA : HERMANTO SH.MH
KASI PERDATA : CHAIRUL FADLI SH.MH
KASI PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK : DONI K RITONGA SH.MH
KASI TATA USAHA NEGARA : RUFINA BR GINTING SH.MH

 

TUGAS ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

 FUNGSI ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara ;
2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat ;
3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
4. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut ;
5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

  ( Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru