News |    
Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke 60 Tanggal 22 Juli 2020, Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Bersikap Profesional dan Berintegritas | Sambut HBA dan HUT IAD, Kejatisu Gelar Upacara Ziarah di TMP | Sambut HBA, Kajati Sumut Ramah Tamah Dengan Wartawan | Sambut HBA ke-60 dan Ulang Tahun IAD yang ke-20 Kejati Sumut Salurkan 5.824 Paket Sembako | Mantan Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis, didakwa melakukan korupsi terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut. Perbuatan Maulana disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 202 miliar. | Kajati Sumut Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sumut | 

TUPOKSI DATUN

 

PEJABAT STRUKTURAL DATUN

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA : HERMANTO SH.MH
KASI PERDATA : CHAIRUL FADLI SH.MH
KASI PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN HAK : DONI K RITONGA SH.MH
KASI TATA USAHA NEGARA : RUFINA BR GINTING SH.MH

 

TUGAS ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

 FUNGSI ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara ;
2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat ;
3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
4. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut ;
5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

  ( Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru