News |    
Tim GTPP Covid 19 Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Provsu dan Biro Humas Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan | TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 SUMUT GELAR PENYULUHAN KE DUA KELURAHAN | Jelang Idul Fitri, Kajati Sumut Sembelih 9 Ekor Sapi | Kejati Sumut Buka Hotline Untuk Pengaduan Masyarakat | Peduli Covid-19, Kajaksaan Tinggi Sumatera Utara Lepas 6000-an Peket Sembako Untuk Disalurkan | IAD Wilayah Sumut dan IAD Daerah medan, memberikan bantuan kemanusiaan | 

TUPOKSI PENGAWASAN

 

PEJABAT STRUKTURAL PENGAWASAN

ASISTEN PENGAWASAN : FIRDAUS SH.MH
PEMERIKSA PEGASUM : DAULAT NAPITUPULU SH
PEMERIKSA KEPBANG : MANGATUR HUTAHURUK SH.MH
PEMERIKSA INTEL : MARIA MAGDALENA SH
PEMERIKSA PIDANA UMUM : YUDI SYAHRUDIN SH
PEMERIKSA PIDANA KHUSUS : HERIANTO SIAGIAN SH
PEMERIKSA DATUN : BELMAN TINDAON SH

 

TUGAS ASISTEN PENGAWASAN

Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI ASISTEN PENGAWASAN
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
7. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
8. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
10. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

( Pasal 563 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru