News |    
Tim Intelijen Kejaksaan Tangkap DPO Kejari Belawan Di Singkil | Tim Intel Kejatisu Tangkap Pejabat Toba Di Medan | Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejatisu Tangkap DPO Tipikor yang di tangani Pidsus Kejatisu | Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Tinggi Sumut Tangkap DPO Tipikor Pada Pekerjaan di BRR NAD-NIAS Tahun 2006. | Plt. Kajatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH, Didampingi oleh Asisten Intelijen Kejatisu Dwi Setyo Budi Utomo SH.MH Menerima Kujungan Audiensi dari Fakultas Hukum UMSU | Forum Komunikasi Wartawan Kejatisu (FORWAKA) Resmi terbentuk. | 

Peraturan Lainnya

1. Juklak No. B-1181/B/BS/7/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri

2. KEPUTUSAN WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-133/B/WJA/09/2O11 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Bidang Pembinaan

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3

Bidang Intelijen

Lampiran 1

Lampiran 2

Bidang Pidana Umum

Bidang Pidana Khusus

Bidang Datun

Lampiran I

Lampiran II

Bidang Pengawasan

Badiklat

Lampiran I

Lampiran II

Pus Litbang

Puspenkum

Lampiran I

Lampiran II

Pus Daskrimti

3. Piagam Kesepakatan Bersama KA.Bareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Deputi Bidang Penindakan KPK, Dirjen Pemasyarakatan, Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Dirjen Bea dan Cukai tentang Kesepakatan Pelaksanaan Peraturan Bersama.

4. Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Lampiran 1

Lampiran 2

5. Kesepakatan Bersama Antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Negara, Kementrian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Lampiran 1

Lampiran 2

6. Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. Kesepakatan Bersama Antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan KorupsiTentang Pemetaan 10 (Sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012.

Lampiran

1. Kesepakatan Bersama Antara Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-69/IJ/2012 tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

2. Kesepakatan Bersama Antara Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-70/IJ/2012 atau Nomor KEP-01/F/FJP/04/2012 Tentang koordinasi dan Kerjasama Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

3. Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-82/BC/2012 Tentang koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

4. Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-83/BC/2012 tentang Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Pencucian Uang.

5. Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-84/BC/2012 tentang Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai

 
 

  Berita Terbaru