News |    
Tim GTPP Covid 19 Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Provsu dan Biro Humas Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan | TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 SUMUT GELAR PENYULUHAN KE DUA KELURAHAN | Jelang Idul Fitri, Kajati Sumut Sembelih 9 Ekor Sapi | Kejati Sumut Buka Hotline Untuk Pengaduan Masyarakat | Peduli Covid-19, Kajaksaan Tinggi Sumatera Utara Lepas 6000-an Peket Sembako Untuk Disalurkan | IAD Wilayah Sumut dan IAD Daerah medan, memberikan bantuan kemanusiaan | 

TUPOKSI PIDSUS

 

PEJABAT STRUKTURAL PIDSUS

ASISTEN PIDANA KHUSUS : IRWAN SINURAYA SH.MH
KASI PENYIDIKAN : SRI ODIT MEGONONDO SH
KASI PENUNTUTAN : ROBERTSON PAKPAHAN SH.MH
KASI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI : FIRDAUS SH.MH.MM

 

TUGAS ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

FUNGSI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
1. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri , pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan ;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas ;
3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadminstrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus ;
4. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus ;
5. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

( Pasal 545 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru