News |    
Selamat Hari Bhakti Adhyaksa Ke 60 Tanggal 22 Juli 2020, Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Bersikap Profesional dan Berintegritas | Sambut HBA dan HUT IAD, Kejatisu Gelar Upacara Ziarah di TMP | Sambut HBA, Kajati Sumut Ramah Tamah Dengan Wartawan | Sambut HBA ke-60 dan Ulang Tahun IAD yang ke-20 Kejati Sumut Salurkan 5.824 Paket Sembako | Mantan Pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut, Maulana Akhyar Lubis, didakwa melakukan korupsi terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut. Perbuatan Maulana disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 202 miliar. | Kajati Sumut Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sumut | 

TUPOKSI PIDUM

 

PEJABAT STRUKTURAL PIDUM 

ASISTEN PIDANA UMUM : EDYWARD KABAN SH.MH
KASI T.P TERHADAP ORANG DAN HARTA BENDA : TAUFIQ SH.MH
KASI KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM : EKMON PURBA SH
KASI TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA : MUHAMMAD AMIN SH.MH
KEPALA SEKSI TERORISME : YUSNAR YUSUF SH.MH

 

TUGAS POKOK ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

(Pasal 532 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI  )

FUNGI ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
1. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana ;
3. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya ;
4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik ;
5. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan ;
7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

( Pasal 533 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru